October 23, 2010

Melihat Civil Society dari berbagai pandangan Filsuf dalam berbagai Periode

Periode Klasik (Plato)
Definisi Civil Society
Plato membagi tiga golongan kelas dalam negara berdasarkan tiga bagian jiwa yang dimiliki masyarakat. Golongan pertama, para penasihat ’akal’, bertindak sebagai penguasa negara yang mengatur proses yang ada di negara. Golongan kedua militer atau para pembantu’Semangat’, memiliki karakteristik tidak boleh memiliki harta pribadi kecuali kebutuhan pokok sehari-hari, tidak boleh mempunyai rumah pribadi harus tingal di asrama, tidak boleh terlibat dalam urusan emas dan perak. Golongan ketiga, para penghasil kebutuhan ’Napsu’, memiliki karakteristik diperkenankan memiliki harta milik pribadi dengan ketentuan tidak boleh menjadi kaya namun juga tidak boleh menjadi miskin.
Masing-masing golongan menjalankan fungsinya yang sanggup menguasai diri sesuai dengan panggilannya yang ditentukan oleh bakat kemampuan dan keterampilan.
Fungsi Institusi
menurut definisi civil society menurut plato diatas, diperoleh hubungan antara ketiga golongan. Dimana Kelas pembantu atau militer bertanggung jawab terhadap pengawalan dan keamanan negara atau golongan penasihat yang semua kebutuhan mereka (militer) harus disediakan oleh kelas penghasil. Kelas penghasil dijaga agar tidak terlalu kaya (agar tidak malas), dan juga tidak terlalu miskin (tidak mamu). Sedangkan kelas penasihat mengatur segala urusan yang ada dalam negara, dimana termasuk dalam kinerja golongan militer dan kelas penghasil.
Hubungan dengan Demokrasi
Menurut fungsi institusi yang didapat dari menghubungkan dari masing-masing golongan, maka dapat dikatakan bahwa negara dalam konsep Plato merupakan bentuk Komunis terbatas dimana dipimpin oleh seorang yang bijak atau filsuf. Plato berkata ”.....saya berani mengatakan bahwa tidak ada negara...yang akan menjadi sempurna sampai para filsuf yang menguasai negara”. Dalam pernyataan ini terlihat bahwa Plato sangat mengkritik demokrasi dalam tiga alasan yaitu, Pertama, demokrasi mengarah pada “aturan gerombolan” yang dengan kekuasaannya menjadi kaki tangan “pencari kenikmatan” yang tujuan utamanya kepuasan dari hasrat yang sesaat. Kedua, demokrasi mengarah pada aturan yang dikendalikan kaum pandir yang memiliki keterampilan retorika, namun tidak memiliki pengetahuan yang benar. Ketiga, demokrasi mengarah pada ketidaksepakatan dan pertikaian yang secara intrinsik buruk dan harus dihindarkan.
Kritik Plato atas demokrasi memang meyakinkan, dan persis seperti yang kita alami. Solusi yang ditawarkan Plato sekilas menjanjikan. Tetapi, siapa yang kini pantas dianggap figur manifestasi perpaduan filosof-raja? Jika dibaca dalam perspektif berkebalikan, kritik Plato dapat digunakan untuk memperbaiki demokrasi.
Periode Modern (John Locke)
Definisi Civil Society
Civil Society dalam pemikiran Locke merupakan orang yang menyerahkan sebagian hak alamiahnya (hak milik, hak hidup, dan hak kemerdekaan), untuk menjalankan hukum alam kepada komunitas yang terbentuk. individu tidak menyerahkan kepada kepada komunitas hak-hak alamiah yang subtansial, tetapi hanya hak melaksanakan hukum alamiah. Dan badan yang diserahi kekuasaan masuk ke dalam perjanjian, sehingga terikat dalam kontrak. Dasar kontrak adalah ikatan kepercayaan, dan suara bulat diperluka untuk membentuk perjanjian sosial, ketika orang setuju dalam kontrak sosial maka terikat dalam keputusan mayoritas.
Fungsi Institusi
Karena badan ini dibentuk berdasarkan kontrak sosial atau perjanjian, maka fungsi badan ini tergantung dari apa yang disepakati, dalam pemikiran Locke yang ditarabelakangi banhwa, manusia memiliki hak alamiah, maka fungsi dari badan ini untuk menjaga hak milik tersebut. Dalam implikasinya dalam negara kontrak sosial ini digunakan untuk membatasi kekuasaan, yang dintentukan dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Suara mayoritas merupakan dasar bagi pembentukan kontrak sosial ini, dimana yang sangat menghargai kebebasan.
Hubungan dengan Demokrasi
Locke yakin seyakin-yakinnya bahwa tiap manusia memiliki hak alamiah, dan ini bukan sekedar menyangkut hal hidup, tetapi juga kebebasan pribadi dan hak atas pemilikan sesuatu. Tugas utama pemerintah adalah melindungi penduduk dan hak milik warga negara. Konsep hak-hak alamiah Locke yang dalam perkembangannya kemudian di masa modern hak-hak dasar ini bertambah jumlahnya dan menjadi konsep utama dalam mengembangkan pemikiran tentang demokrasi dan human rights (Hak Asasi Manusia). Selain itu, Karena tujuan dibentuknya negara dan kekuasaan politik adalah untuk melindungi dan menjaga kebebasan sipil, maka negara juga diperbolehkan untuk menggunakan kekerasan, selama penggunaannya hanya dipergunakan untuk melindungi kebebasan sipil. Hukuman bagi orang yang melanggar hukun adalah suatu hal yang baik apalagi tujuannya adalah untuk keamanan semua masyarakat. Dengan hukum yang baik, suatu Negara dapat menuju tujuan yang ingin dicapai dengan baik pula.
Periode Kontemporer (GWF Hegel )
Definisi Cicil Society
Menekankan nilai penting keberadaan kelas menengah dan penguatan mereka, khususnya dalam sektor ekonomi. Hegel mengembangkan gagasan civil society dalam tiga wilayah yaitu keluarga, civil society dan negara. Keluarga adalah ruang peribadi dimana terdapat hubungan individu yang harmonis, tempat sosialisasi individu sebagai bagian dari masyarakat. Ruang bagi keluarga adalah ruang yang sifatnya partikular (khusus). Civil society adalah tempat bagi pemenuhan kepentingan ekonomi individu-individu dan kelompok. Dan negara adalah aktor yang mempunyai kekuasaan politik sebagai representasi ide universal untuk melindungi kepentingan politik warga oleh karena itu berhak melakukan intervensi terhadap kehidupan civil society. Ruang negara adalah universalitas. Hegel mengkonsepkan negara sebagai representasi kekuatan universal, dan mensubordinasikan posisi civil societ.
Civil society adalah bayi yang dilahirkan oleh modernitas dimana ada kebebasan subjektif, kepentingan yang didefiniskan secara personal. Yang sangat membedakan antara Hegel dengan pemikir-pemikir awal adalah, dia menarik civil society dari identitas ekonomisan. Baginya, civil society memang adalah produk dari kapitalisme, yang merefleksikan etika pasar, namun eksistensinya dapat dibedakan dengan economic society. Misalnya Hegel mencontohkan relasi negara dengan keluarga.
Fungsi Institusi
Civil society berfungsi sebagai ruang dimana terjadi komunikasi, relasi dialektis antara kekhususan (keluarga) dengan universalitas (negara). Di mana terjadi negosiasi, dan kompromi. Namun bukan berarti ada kebebasan dan hak-hak dimana negara tidak dapat melakukan intervensi, seperti dalam konsep liberal. Dan, tidak akan ada kontradiksi antara individu dengan masyarakat. Apabila tatanan civil society sudah membentuk ethical life dimana setiap orang dapat dengan bebas membagi ide, mengingatkan masyarakat lain akan tugas-tugasnya. Kebebasan dalam tatanan civil society harus melibatkan unsur rasionalitas dan penghormatan terhadap tatanan sosial. Keberlangsungan tatanan civil society ini dapat dipertahankan dengan adanya pengorganisasian secara pedagogi (pendidikan) dan institusionalisasi.
Ada beberapa catatatan mengenai individualisme dan civil society dalam konsepsi Hegel. Pertama, tugas dari individu adalah untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan subjektifnya, dan dalam menjadi buruh adalah aktivitas sosial. Buruh membawa individu menjalin kontak dengan individu lain, sehingga terbentuk interdependensi sosial. Yang kedua, kepentingan individu hanya akan mendapatkan substansi hanya ketika menjadi bagian dari masyarakat. Ketiga, pembangunan ekonomi membawa pada kenaikan interaksi sosial, integritas dan komunitas.
Hubungan dengan Demokrasi
Pandangan Hegel mengenai demokrasi, menurutnya demokrasi pada masanya dan sedikit pada masa sekarang bukanlah hasil akhir dan terbaik dari bentuk negara yang ada. Hegel dikenal sebagai pemikir yang mengedepankan disposisinya berkaitan dengan nilai-nilai kristiani. Ia menarasikan bahwa negara bukanlah alat melainkan tujuan itu sendiri sehingga untuk kebaikan bersama, maka rakyat harus menjadi abdi negara.
Posisi individu dalam pemikirannya, tidak mungkin bertentangan dengan negara, akan tetapi keberadaannya tetap diakui. Pemirikirannya yang seperti ini berasa dari pengarku pemikiran Kristiani Protestanisme. Konsepnya yang meletakkan rakyat harus sebagai abdi negara seolah menjustifikasi adanya bentuk negara yang demokratis, dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip, artinya dengan suatu persyaratan bahwa warganegara wajib dibekali dan memiliki pengetahuan ketatanegaraan untuk kemudian diberi wewenang untuk menjalankan kedaulatan. Akan tetapi, pemikirannya yang Kristiani Protestanisme seolah menegaskan negara dengan orientasi nilai kebaikan yang berlandaskan pada ketuhanan. Seolah Hegel nampak menempatkan kembali negara dengan kekuasaan di tangan abdi negara dan agama dalam posisi sejajar, dan equal.
 
By. Pambudi04 / S4NJ1.04

October 16, 2010

EVDO AHA Internet Broadband di Mojokerto – Mojosari horee….!

EVDO Aha DI mojokerto ? What The Fak ????!!!
tapi itu lah kenyataannya. ini saya nge-Blog pakai AHA. xixixix…!
tapi emang gk habis Pikir, Aha yang tergolong Provider baru soal internet Broadband, EVDO nya uda samapai Mojokerto!! Sumpah saya gak bohong. :D.  Biasanya si, bakal lama, setelah kota besar-besar dahulu. SMART-EVDO aja baru akhir-akhir bulan ini sampai di Mojokerto, itu pun nyampek di Mojosari dapet sinyal minim, yang kadang bisa konek kadang gak bisa –_-“ itu pengalaman saya denag SEMAR.
Kemarin, dapat Hiba dari temen sim-card Aha, karena bulanannya Mahal di hiba’in ke ane. dengan paket termurah Rp 80.000 per bulan, hampir 2,5 kali lipat dari SMART yang hanya Rp 50.000’an per 1,5 bulan. –_-“. tapi ada paket harian kok Aha ini. berhubung lagi cobak saya daftarin paket yang harian untuk yang Dinamis dengan harga 6000/hari belum termasuk pulsa sms nya low 55/sms untuk dafatarin internetnya. katanya kecepatannya si nyampek 600kbps.
ow ya sampek lupa, saya ini ada di Mojosari lo, bukan kota nya, tapi di Desa nya, asli Plosok. tapi sinyal AHa… jangan salah…! muaknyus. 100 %, dengan sedikit bantuan antena kaleng. gak tau modemnya yang ngaco atau emang dapet sinyal full. ini penampakannya.



ini hasil Speed Test nya. sedikit mengecewakan si….! soalnya ini paket dinamis yang katanya samapai 600kbps, separuhya aja gak dapet.
 


ini saya cobak download pakai IDM dengan server lokal IIX Indowebster. Not bad lah….! tapi, tadi kalau gak salah nyampek ada menit-menit yang kecepatnnya downloadnya nyampek 300kbps, tapi cuman bentar si.


Overall Good….! Tapi ya Gitu, Bulanannya Mahal. masih berharap sama Smart si, semoga perluasan dan Penguatan jaringan EVDO nya Mojosari diperhatikan. :D

October 15, 2010

REVIEW STATE THEORIES : A CRITICAL ANALYSIS RAJU J. DAS

Tulisan ini mengkaji secara kritis literatur sifat Negara Kapitalis. Utamanya kajian ini mungkin bersifat eksklusif dengan menggunakan pendekatan Marxist yang melihat banyak relasi yang kompleks serta banyak aspek dalam negara. Perbedaan pendekatan aspek, salah satu aspek dalam pendekatan Marxist, dalam melihat negara dapat melihat konsepsi dualisme antara mentang dan mendukung antar aspek. Mengambil presepsi ini sebagai metode analisis, dapat kita lihat bagaimana pendekatan berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan yang lainnya. Negara terbentuk dari dialetika dari berbagai aspek, sehingga dualisme ini dapat diidentifikasi menjadi instrumrntalis vs structuralism; kapital determination of the state vs class-struggle determination; form vs content; and state-centered vs society-centered approach. Sementara metode yang digunakan untuk menjelaskan dualisme ini sedikit berbeda untuk menghindari pengulangan yang dihasilkan dari kenyataan bahwa dualisme ini tumpang tindih. Berikut ini adalah penjelasan dari dualisme diatas sengaja dibentuk urutan sedemikian rupa sehingga mudah untuk dijelaskan.
1. The Instrumentalist Theory of the State
Teori instrumentalism melihat bahwa yang mengendalikan negara adalah berbagai kelas yang memiliki berbagai karakter dalam suatu negara. Menurut teori ini negara hanyalah sebagai instrumen oleh kelas penguasa. Marx dan Engels mengatakan bahwa eksekutif negara modern hanyalah sebuah komite untuk mengelolah urusan bersama dari semua kepentingan kelas borjuis. Seperti yang dikatakan oleh Miliband bahwa ketika personil-personil baik dalam kedudukan tinggi maupun rendah dalam negara dikuasai oleh klas borjuis, maka negara cenderung menjadi milik ekonomi yang dominan, sedangkan ketika personil-personil negara tidak dipegang oleh kelas borjuis maka akan diisi olekh mereka berdasarkan pendidikan, koneksi, dan cara hidup.
Teori monopoli negara kapitalisme mengambil kendali instrumentalis yang terjauh. Menurut pendekatan ini, kompetisi antarkapitalis harus megarah pada sentaralisasi dan konsentrasi pada kapital untuk berkembang menjadi monopoli kapital yang bergabung menjadi satu dengan negara. Intervensi yang dilakukan negara menjadi mungkin karena negara menjadi instrumen yang dominan dalam monopoli, dapat dilihat dari latar belakang kelas dan afiliasi dari kelas personil dalam negara.
Teori negara monopoli kapitalis dan struktur kekuasaan merupakan contoh dari pendekatan instrumentalis yang mengendalikan negara. Akan tetapi konsep pemanfaatan negara tidak secara puas menjelaskan pembawaan atau dasar kelas dalam negara (poulantzas, 1978, 13). Oleh karena itu teori ini memperoleh kritikan antara lain sebagai berikut: Kritikan Konseptual pertama teori ini dikritik karena tidak mampu mengenali bahwa dalam kepentingan kapitalisme umum negara seharusnya mampu bertindak melawan kepentingan tertentu dari kapitalisme. Kedua semenjak adanya konflik antara kepentingan kapitalis secara umum dan kepentingan kapitalisme secara khusus, mengalami ketidakjelasan dalam perumusan kebijakan melalui pendekatan instrumental bahwa jelas akan menguntungkan bagi pemilik modal dominan pada umumnya. Ketiga, penggunaan kekuasaan negara tidak bisa "tegas" ditentukan oleh latar belakang kelas dan afiliasi dari elit negara, karena "kekuasaan negara mencerminkan interaksi antara elite negara dan keadaan di mana negara harus bertindak.
Kritikan empirical ground, pertama teori ini terlalu banyak memiliki variasi yang sangat lebar tidak ada kepastian yang utuh anatara latar belakang sosial dari personil negara dan dari jurubicara kapitalis sebagai kelas penguasa. Kedua, terdapat korelasi yang rendah antara asal kelas dan afiliasi dalam tangan penguasaan. Ketiga, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terlihat kebenaran bahwa kelas borjuis yang menjadi penguasa mengejar politik yang didalamnya termasuk pro terhadap reformasi buruh yang tidak semuanya pro terhadap kapitalis, dan hal ini menunjukan bahwa negara tidak dapat digunakan sebagai alat kapitalis.
2. The Structuralist Theory of The State
Dalam teori strukturalis melihat bagaimana masa ketidakleluasaan tindakan negara yang dibatasi oleh struktur kapitalis. Pertanyaannya adalah bukan sebuah tujuan atau tingka laku (di dalam elit negara) tetapi strukturlah yang membuat kendala tersebut karena sistem sosial-ekonomi dalam konteks untuk sistem politik dan state action, dan lain sebagainya.
Tindakan negara, secara umum, dapat berbicara soal ekonomi atau soal politik. Jadi teori struktural dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu “politik strukturalis” (poulantzas), dan “ekonomi structuralism” (Altvater), dan menekan fungsi representatif politik dan ekonomi negara. Pembahasan-pembahasan tersebut akan dibahas terpisah.
  1. Political Structuralism
Poulantzas, dia menemukan sebuah fakta bahwa pemisahan negara dari masyarakat (khususnya dari hubungan ekonomi) ada oleh struktur kapitalis. kekuasaan politik tidak harus dilaksanakan dalam rangka kerja yang selalu mendapatkan keuntungan yang sesuai dari produsen langsung. Poulantzas menjelaskan bahwa pada dasarnya tindakan negara adalah justru menjadi faktor penting kohesi dari sebuah formasi sosial dan produksi dari sebuah sistem. Negara harus relatif otonom dari kelas dominan dan fraksi-fraksi. Otonomi negara memberi kemampuan untuk mengintervensi tidak hanya untuk berkompromi kepada kelas dominan yang dalam jangangka waktu tertentu menguntungkan bagi kepentingan ekonomi kelas dominan, tetapi juga untuk mengintervensi melawan pada kelompok kepentingan ekonomi yang hanya merealisasikan pada kepentingan kelas saja. Otonomi relatif dari negara diperlukan karena memungkinkan negara untuk melaksanakan fungsi politik
  1. Economic Structuralism
Menurut pendekatan ini, sejak negara berada di luar keseluruhan aktivitas produksi, secara struktural melawan untuk bergantung pada kelas borjuis untuk bertahan. Jadi, negara harus menciptakan kondisi untuk mengakumulasikan keuntungan kapitalis. Pendekatan strukturalis ekonomi paling jelas dapat dilihat dalam teori pembentukan negara. Pendekatan ekonomi strukturalis ini mengkritik teori negara monopoli kapitalis yang menyatakan bahwa negara dan kapitalis menyatu bersama, dan berpendapat bahwa fungsi negara tidak dapat menangguhkan tindakan dan keberadaan modal banyak individu. Tapi itu asumsi salah bahwa negara mempunyai pengetahuan dan kekuasaan untuk memfasilitasi realisasi apa yang dibutuhkan kapitalis dan juga mengatakan bahwa negara terbentuk dari dominasi kelas.
3. Class Struggle Approaches
Hubungan antara negara dan perjuangan kelas dapat dilihat dari berbagai cara yang berbeda, dengan mengacu pada tiga pendekatan yang berbeda. Pertama pendekatan politik, dimana kepentingan politik perjuangan kelas untuk negara ditekankan. Kedua, pendekatan ekonomi, melihat bagaimana hubungan antara perjuangan kelas dan akumulasi. Ketiga, pendekatan structural-class stuggle, melihat hubungan dalam satu sisi perjuangan kelas dan ekonomi, dan di sisi lain struktur negara dan yang lain.
  1. The Political Approach
Peran negara ditentukan oleh perubahan keseimbangan kekuatan kelas., dimana kelas dibagi berdasarkan murni ekonomi. Kepentingan kelas di asumsikan sebagai transformasi kedalam output politik yang sesuai dari negara netral dalam mode tidak terdistorsi secara otomatis. Poulantzas mengatakan bahwa berbagai kekuaytan kelas yang ada akibata dari suatu tekanan terhadap kelas tersebut melahirkan pendekatan dalam berbagai aspek perjuangan kelas. dari pendekatan-pendekatan tersebut dapat diperoleh dua implikasi dari dua teori perjuangan kelas. pertama, peraturan negara mempunyai karakter yang saling bertentangan, karena masing-masing kelas memiliki pengukuran dan kepentingan yang berbeda terhadap peraturan negara. Tapi pertentangan tersebut bukan masalah pro atau kontra, tetapi kebijakan yang berbeda-beda dalam tingkat yang sangat bias dari kelas mereka.
  1. The Economic Approach
Poulantzas sebagai wakil dari pendekatan politik strukturalis yang menyatakan bahwa ada hubungan negara dan perjuangan kelas, demikian juga dengan Hirsch yang diketahui pemandang pendekatan ekonomi strukturalis juga menekanka isu yang dibawah oleh Poulantzas. Pendekatan strukturalis perjuangan kelas hanya terbatas dalam batas-batas yang ditentukan oleh struktur negara, seolah-olah fakta yang ada, negara sebagai institusi yang terpisah dari ekonomi. sebagai reaksi terhadap hal ini lahirlah pendekatan kelas perjuangan baru, yang akan di jelaskan pada sub bab berikutnya.
  1. The Structural-Class Struggle Approach
Holloway dan Picciotto (1997) telah mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai materialist (bukan ekonomik dan bukan politik) dalam teori negara. Sebagai pendekatan perjuangan kelas yang ditunjukan oleh negara, ada sebuah hubungan dealetical antara negara dan perjuangan kelas, dan gagasan ini adalah kemajuan yang pasti pada pendekatan strukturalis yang lebih kepada negara. Pendekatan perjuangan kelas juga memberikan hak yang sangat penting untuk manusia, khususnya untuk kelas yang mendominasi. Ada suatu pendekatan lain dalam negara – pendekatan fokus pada negara – dan juga memberikan hak yang penting kepada agensi, dalam hal ini adalah aktor dalam negara.
4. State Centered Approaches
Sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya, teori instrumentalis menyangkal adanya otonomi negara : negara hanyalah alat semata. Dalam teori strukturalis, negara relatif otonom tapi tetap berfungsi sesuai dengan politik atau ekonomi yang membutuhkan kapital. Menurut teori state-centered dari negara (otonomi), negara adalah sepasang institusi dalam dalam dirinya sendiri, yang independen dari masyarakat. Negara adalah aktor otonomi yang dapat mengorganisasi serta mengontrol batas dan orang tentang bagaimana merekea menyalurkan kepentingannya dalam kelompok sosial,kelas dan komunitas. Elit Negara mengambil inisiatif untuk melindungi undang-undang , negatra juga bertanggung jawab terhadap keinginan public dimana termasuk inisiasi reformasi Negara. Dalam pendekatan ini, intinya menjelaskan bahwa pengaturan tentang berbagai hal dalam negara sepenuhnya diatur oleh negara sebagai pusatnya.
5. State Theory : A growing Convergence of Ideas
Akan ditunjukkan area penting yang menuju antara pendekatan yang tampaknya berbeda. Diskusi tersebut berisi kecenderungan menuju konvergensi antara setidaknya tiga dualisme konsep yang akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, telah tumbuh konvergensi antara instrumentalis dan strukturalis teori. Miliband mengkritik instrumentalis yang di interprestasikan dalam statemen Marx dan Engels yang menyatakan bahwa negara hanyalah alat untuk memenuhi kepentingan kelas borjuis. Dia berpendapat bahwa adanya pekerjaan umum merupakan faraksi-fraksi yang terbentuk oleh kapitalisme. Kelas-kelas ini membutuhkan otonomi relatif dari negara untuk mengatur kelas pekerjaan umum seperti yang di sarankan oleh teori strukturalis.
Kedua, ruang yang terbentuk antarapendekatan strukturalis dan struggle class sangatlah terbatas. Poulantzas mengatakan negara adalah negara kelas oleh alasan dari sistem itu sendiri yang mengakui adanya tekanan oleh kelompok kelas perjuangan. Terakhir, muncul konvergensi antara pendekatan society-centered dan state-centered. sementara skocpol dan lainnya mengkritik pendekatan Marxis untuk pendekatan state-centered yang memberikan otonomi aktor-aktor negara, argumen ini perlahan menyatu dengan orang-orang dari offe, Milliband dan Block. State actor yang juga dapat disebut institusional self-interest hanya mengkondisikan kepentingan-kepentinganya sendiri dalam pengakumulasian kapital. 
 
By. Pambudi04 / S4NJ1.04 
 
NB : Bagi teman-teman Politik ‘08 tolong di Edit ya sesuai dengan pemikiran teman-teman, sebelum di Kumpulkan. Have Nice day :D

October 3, 2010

REVIEW FUNDAMINTALISME DAN RADIKALISME

Demokratisasai dan persoalan Hak Asasi Manusia dalam dua dekade terkahir ini sering muncul ke kaca perpolitikan internasional, khususnya yang berkaitan dengan persoalan mengenai kebangkitan islam politik, seperti fundamentalisme atau neofundamentalisme atau Revivalisme islam. Islam politik disini memperoleh banyak tafsiran. Jhon L. Esposito menyamakan istilah Islam politik dengan “Fundamentalisme Islam”. Oliver Roy, menafsirkan islam politik sebagai aktivitas kelomok yang meyakini islam sebagai agama dan sekaligus sebagai ideologi politik. Roy lebih sepesifik merujuk pada apa yang ia sebut sebagai gerakan neofundamentalisme yang menghendaki pemberlakuan Syariah Islam.
Kebanyakan istilah fundamentalisme dipakai kalangan Umum sebagai gerakan Islam yang memiliki pandangan negatif tentang gerakan Islam seperti rkstrim, radikal dan militan. Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh Protestanisme Amerika yang menekankan penafsiran injil secara literal sebagai hal yang wajar bagi kehidupan agama kristen. Gerakan-gerakan islam yang di cap sebgai fundamentalisme seperti Hamas, Hizbullah, partai Raffa di Turki dan lainnya sering menerima celaan, hinaan, karena sering dianggap sebagai literalis dan salahsatu pendukung teroris. Mereka memang memperjuangkan tegaknya ajaran agama islam dalam konteks kehidupan sosio-politik namun penerapannya justru jauh dari sifat ”literalis”, tegaknya nilai-nilai demokrasi dan HAM yang bersifat Universal itulah Tujuannya.
Gambaran Umum
Akhir tahun 1990 banyak kelompok-kelompok oposisi di Timur Tengah yang menjadikan Islam sebaga dasar ideologi politik mereka. Hampir semua pemerintahan di dunia berusaha untuk mernekan kelompok politik islam ini. Karena banyaknya kelompok-kelompok politik islam yang tersebar diseluruh dunai, banyak yang memperdebatkan apakah Kelompok-kelompok ini memiliki karakater yang sama atau berbeda-beda ? ada yang menyatakan ada kelompok moderat dan ekstremis, ada juga yang menyatakan semua kelompok islam itu ekstrim. Timbul suatu pertanyaan apakah kelompok demikian dapa diajak bekerjasama ?
Sejak 1970 islam menjadi bagian dari kehidupan dari masyarakat muslim walaupun setelah kemerdekaan banyak budaya barat yang masuk tapi tetap masyarakat islam tidak terpengaruh dengan perubahan keyakinan. Meskipun banyak negara yang mengadopsi sistem barat dalam pemerintahan mereka, namun mereka tetap bersepakat meletakan Syariah-syariah islam. Akan tetapi akhir 1960 pemerintahan negara-negara yang mayoritas islam banyak yang terpuruk dengan buruknya ekonomi, korupsi kediktatoran dan ketidakmampuan mereka menjaga integritas bangsanya. Disinilah ada sebuah pernyataan bahwa seharusnya politik barat sekarang melakukan reformasi ke Islam dengan cara politik islam, disini Islam sebagai jalan alternatif.
Gerakan Islam kontemporer. Dalam dekade 1990 merupakan sumber gerakan perlawanan Islam. Banyak yang menganggap bahwa kelompok yang haus dari kekuasaan, pemrinatahan yang tidak kompeten. Oleh karena itu tidak banayk dari kelompok islam ini yang mendapatkan kursi diparlemen lewat pemilihan umum. Dari Afrika Utara samapi ke teluk, banyak dari kelompok ini sebgai Oposisi legal dari pemerintahan. Islam adalah agma yang dianut oleh komunitas yang terdiri dari berbagai bangsa. Kesatuannya ditunjukan dengan haji ke Makkah. Jhon Voll mengatakan kita tidak dapat dengan hanya melihat dan menghubungkan gerakan politik islam dengan kekerasan. Jika hal ini terjadi maka hanya melihat bahwa politik barat denga sekulerismenya sebagai alternatif utama pemerintahan. Menurut Voll bahwa Islam merupakan gerakan masyarakat, hukum, ekonomi yang belum ter framework dari politik barat, ini adalah gerakan alternatif tersendiri..
Tiap orang harus mengetahui bahwa gerakan politik islam diseluruh dunia tidak dapat disamaratakan, ditiap negara gerakan politik islam melakukan jalan yang berbeda. Ini harus diketahui karena dampak oleh gerakan ini tidak berdampak pada Domestil saja namun juga internasional. Dalam kenyataannya banyak negara-negara Muslim yang mengadopsi sistem ala barat ini memberika peluang membuat gerakan politik islam menjadi Alternatif untuk menawarkan solusi pemerintahannya.
Ikhwanul Muslimin
Ikhwanul Muslimin dianggap sebagai cikal bakal berbagai gerakan ”fundamentalisme” islam, khususnya di Timur Tengah. Yang memberikan inspirasi bagi sejumlah gerakan islam diberbagai kawasan lain. Ikhwanul Muslimin (IM) didirikan di mesir pada 1928 oleh Hasan Al-Banna. Kemunculan IM merupakan respond dari kondisi lingkungan yang terjadi di Dunia Islam berkaitan dengan makin dominasinya Imperealisme Barat. IM terdukung juga dari pendirinya Al-banna, yang merekrut sejumlah kaum terpelajar dan buruh, ia menyeruhkan ”Islam Total dan Aktif” serat islam sebagai tatanan penting bagi Negara yang diinginkan. Kelompok IM ini berkembang pesat, bisa dikatakan jaringannya sudah tersebar luas samapi keluar. Dapat dikatakan juga bahwa IM sebgai Negara dalam Negara. Terjadinya konfrontasi IM dengan pemerintahan Mesir mencapai puncaknya dengan terbunuhnya PM mahmud Fahmidan Al-Banna sendiri. Terjadinya revolusi 1953 tidak menyurutkan konflik antara IM dengan Rezim baru Gamal Abdul Nasser. Pada mulanya Rezim nasser sempat membunuhi anggota IM untuk menghancurkan IM, tapi upaya ini dianggap gaga total karena simpatisan dan anggota IM yang ditangkap da dibantai ternyata menimbulkan pengaruh yang sangat besar dalam perpolitikan islam internasional. Karena memang semula kelompok ini bukan kelompok domestik melainkan Universal. Bahkan IM di arab menjadi partai Pan-Arabyang Utama.
Daya tarik bagi aktivis islam diberbagai negara tentu sulit dilepaskan dari pemikiran-pemikiran Al-banna sendiri sebgai pendiri organisasi. Islam dan Nasionalisme merupakan dua hal yang tidak terpisah . mnejadikan isu ekonomi dan isu sosial sebgai program pembaharuan islam. Pemikirannya juga tidak dapat dilepaskan dari asosiasi pemuda muslim yang pemikirannya juga terrefleksikan dalam kelompok IM antara lain : (1). Kembali ke slam sejati, (2). Berpegang teguh pada moralitas islam, (3). Mengupayakan solidaritas muslim, (4). Penerapan agama yang melarang alkohol judi, prostitusi dsb, (5). Menentang penyebaran kultur barat, (6). Pengawasan rekreasi umum di tempat rekreasi musim panas, (7).pembatasan pergaulan antar jenis, (8). Memulihkan kekhalifaan sebagai tujuan.
Hamas di Palestina
Tanggal 9 desember 1987, dunia dikejutkan oleh bangkitnya gerakan kaum muda di palestina, yang melancarkan serangan kepada tentara israel, yang dikenal gerakan perlawanan mereka disebut intifada yang begitu fenomenal. Kenapa ? karena. (1). Keberanian mereka menantang Tentara israel yang dilengkapi senjata lengakap sementara mereka hanya melawan denga batu-batuan dan ban bekas. Hal ini lah yang membuat simpati dunia lewat media masa., (2). Kendati hanya dibekali dengan senjata sederhana tapi dilandasi keyakina agama (islam) yang sangat kuat., (3). Intifada dilancarkan oleh pemuda para remaja berusia 15 sampai 20 tahun., (4). Intifada juga terbukti memberi sumbangan terbesar bagi pejalanan sejarah bangsa palestina, terutama karena berhasil membuka mata internasional.
Gerakan ini juga telah memunculkan opini di israel melalui munculnya gerakan Peace Now, dan agar pemerintahan Israel mengeluarkan kebijakan lebih lues terhadap negara tetangga.. politik intifada jelas tidak bisa diabaikan dalam mendorong kesediaan rezim israel untuk menandatangani perjanjian damai dengan memberi otonomi terbatas kepada palestina. Bagi yaser arafat dan PLO nya, intifada juga berhasil memberi sumbangan yang besar bagi palestina, Kendati ada perbedaan cukup tajam ideologinya dengan intifada. Akan tetapi siapa sebenarnya yang berada dibalik gerakan intifada ? dan sangat mustahil bagi siapapun membicarakan intifada tanpa menyinggung peran Hamas. Tidak diketahui kapan hamas didirikan, atau tidak terlalu penting hal itu diketahui, yang pentinga daalh melhat strategi dan perjuangan hamas sehinga tidak kurang dari satu dasawarsa menarik minat kalangan muda palestina, serat mampu menandingi PLO yang lebih tua. Dalam piagamnya hamas, hamas meruapakn salah satu sayap dari IM, organisasi islam terbesar Islam di Dunia.
Hizbullah di Lebanon
Cikal bakal Hizbullah sebenarnya sudah ada sebelum revolusi islam iran 1979, yaitu dengan adanya kontak antara ulama syiah Lebanon dan Iran. Para ulama ini sangat aktif dalam merumuskan suatu respons islam terhadap (ideologi) sekulerisme dan liberalisme, menulis karya-karyanya tentang pemerintahan islam, ekonomi islam, dan gagasan tentang negara islam.Hizbullah tumbuh sebagai kekuatan politik-militer yang harus diperhitungkan oleh lawan-lawan politiknya baik di dalam maupun di luar negeri.kekuatan utama Hizbullah terletak pada Ideologinya yang ”militan”, yang tak terlepas dari ajaran Syah. Fadhlullah misalnya mengakui bahwa ”Hizbullah lahir dalam atmosfer Revolusi Islam iran ”. Posisi Fadhlullah dengan gerakan Hizbullah bisa disamakn dengan posisi khomeini dalam revolusi Islam-iran. Mereka sama-sam kritis terhadap kerajaan Arab Saudi.
Fadhlullah yakni bahwa hanya islam yang dapat mengisi kekoson gan sebagai akibat kegagalan nasionalisme Arab yang dipengaruhi nilai-nilai Barat. Dia tidak membunyikan kebenciannya kepada para penguasa Barat, terutama Amerika, tapi ia beranggapan bahwa tidak semua warga barat dianggap sebagai musuh. Lalu bagaimana pandangan tentang israel ? eksistensi orang-orang yahudi tidak perlu dipersoalkan, tapi eksistensi Israellah yang harus dipertanyakan. Dimana dalam dirinya iSrael ini berwatak ekspansionis dan tidak punya legitimasi, melainkan juga telah menjadi alat imperialisme Amerika.
Partai Refab di Turki
Keberhasilan partai Rafah dalam pemilihan umumdi turki, 24 desember 1995, menjadi salah satu peristiwa yang cukup mencengangkan dalam dunia internasional karena mampu meraih 21,3% kursi diparlemen. Rafah menjadi satu-satunya partai di Turki pasca kudeta militer 1980 yang ingin mengikis sekuleralisme dan berusaha mendekatkan pada negara-negara islam dan menjaga jarak dengan barat. Rafah memiliki panadang Turki lebih baik kembali kepangkuan Islam dan tampil menjadi pemimpin ketimbang menjadi budak bagi Eropa. Rafah sebenarnya reinkarnasi ari partai pembebasan Nasional dan partai orde nasional.
Partai rafah secara perlahan berusaha mendapatkan dukungan yang besar. Ada beberapa Asumsi tentang keberhasilan partai Islam Rafah. (1) sebagian rakyat turki lebih dari 90 % penduduknya memeluk islam, (2). Kegagalan partai-partai sekular dalam memperbaiki kondisi ekonomi negara, (3). Adanya pengaruh revivalisme Islam di Iran, afganistan, maupun di Asia Tengah. (4). Kegagalan barat dalam melindungi kaum muslim Bosnia. (5). Keengganan Uni Eropa untuk menerima Turki sebagai anggota. Satu hal yang pasti bahwa pada saat itu mencerminkan kondisi merosotnya kaum sekularisme dalam mendominasi perpolitikan di Iran.
FIS di Aljazair
Oktober 1988 anatar polisi Aljazair dan kaum Revivalis terjadi bentrokan yang menyebabkan diberlakukannya keadaan darurat oleh presiden Aljazair waktu itu. Bentrokan itu mengakibatkan tewasnya sejumlah demonstran dan jatuhnya pemerintahan PM Mouloud Hamrouche. Keresuan tersebut bermula dari munculnya tuntutan-tuntutan umum kebijakan dari Front Penyaelamatan Islam (FIS), Namun tuntutan-tuntutan tersebut di tolak oleh rezim Benjedid. Padahal waktu itu keadaan FIS seeti diatas angin. Aljazaer adalah Negara di Afrika dengan sumber utama penghasilannya adalah minyak. Dimana setelah terjadi penurunan harga minyak internasional, negara ini mengalami krisis ekonomi yang berat. Namun ditengah kerisis yang melanda negara itu, masih ada elit-elit yang menunjukana kemewahannya di depan masyarakat, akibatnya timbullah kecemburuan sosial yang berakumulasi dengan kepengapan perpolitikan akibat sistem partai Tunggal. Hal inilah yang memicu bom waktu yang meledak pada 5 oktober 1988.
anak muda alzajair yang merupakan mayoritas menuntut akan roti, kebebasan, dan demokrasi atas kericuhan yang ada. Namun Rezim menuduh bahwa kerusuhan itu telah dimanfaatkan oleh golongan Muslim revivalis. Kerusuhan baru meredah ketika Rezim Benjedid mengakui kesalahannya, dan segera mengakhiri mengakhiri monopoli kekuasaan disegala tingkatan.. pemberlakuan sistem Multipartai merupakan langka awal kebijakannya dalam pembaharuan konstitusi. Pada 12 jun 1990 untuk pertama kalinya Aljazair diselengarakan pemilihan umum yang diikuti lebih dari satu partai, yang lebih mengejutkan lagi bahwa FIS berhasil meraih kemenangan lebih dari 50 % dan mengungguli esaingnya yang sudah beberapa dekade menguasai pemerintahan yaitu FLN. Apakah faktor-faktor dibalik keberhasilan FIS ? FIS secara tegas menunjukan pada kegagalan sistem sosialisme Aljazair, FIS juga mempunyai program kerja yang jelas dan jaringan organisasi yang terbaik secara nasional.
Namun semua kelemahan yang terdapat pada hampir semua gerakan islam di dunia adalah perpecaan internal. Gejala perpecahan ini terlihat jelas antara pemimpin FIS dan wakilnya dalam perbedaan visi misnya. Dalam satu pihak ada yang menyatakan bahwa FIS lebih tepat disebut Moderat, namun d lain pihak ada yang menyebut Fundamentalisme. Selanjutnya beberapa tindakan yang dilakukan FIS melah menjadikannya FIS sebagai partai terlarang di Aljazair contohnya karena terus terang mendukung sadam Husein. Ini merupakan kematian demokrasi aljazair.
Kontribusi Gerakan Islam
Dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya islam mampu melahirkan tokoh-tokoh yang pemikiran, gagasan, ajaran, maupun gerakannya berpengaruh ke berbagai belahan bumi lainnya dari dulu hingga kini. Dalam hal ini tokoh utama yang perlu disebut dan besar perannanya adalah Nabi Muhammad SAW, yang perna menjadi tokoh paling berpengaruh di dunia. Pengaruh peradaban islam memang mengalami kemunduran sejak abad ke-13 yang ditandai dengan berbagai kekalahan yang dialami imperium islam. Empat sebab utama dibalik kemunduran islam adalah pertama, terjadi erosi nilai-nilai islam dan ketidak pedulian penguasa muslim untuk menerapkan proses sosio-eko, etika islam. Kedua, sikap diam dan kerjasama lembaga ulama dengan pengusa yang pada hakikatnya tidak Islami. Ketiga, korupsi dan kezaliman kelas pengusa dan keluarganya. Keempat, adanya ketergantungan penguasa pada kekuatan imperalisme yang tidak islami. Untuk itulah kenapa rfundamentalisem di pandang sebagai hal yang negatif.
Salah satu perintis awal ide revivalisme Islam dalag Muhammad Al-Ghazali, ia berpendapat bahwa Revivalisme Islam diperlukan dinegara-negara islam sekalipun. Namun harus diakui tidak semua gerakan islam politik berhasil meraih apa yang mereka cita-citakan. Namun setidak-tidaknya mereka terbukti mampu menunjukan jati diri sebuah kekuatan yang harus diperhitungkan lawan maupun kawan.

October 1, 2010

Representasi Politik

Representasi Politik ?

Sebenarnya konsep representasi atau perwakilan politik cukup sederhana. Representasi "to make present again", artinya adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan wakil (yang dipilih) untuk menghadirkan suara, pandangan, dan opini publik (yang memilih) hadir dalam pembuatan kebijakan pemerintahan. proses representasi politik ini terjadi ketika wakil berusaha untuk membela, menyuarakan, dan menyalurkan kepentingan-kepentingan publik dalam arena politik.

Representasi Politik juga dapat diartikan sebagai penerjemahan preferensi-preferensi publik ke dalam kebijakan oleh pejabat-pejabat (wakil yang dipilih dan agensi-agensinya. sehingga terdapat relasi antara kepentingan warga negara dan political outcome, dalam mana penguasa bertindak untuk memenuhi kepentingan publik.

Dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy yang berjudul Political Representation perspektif bagaimana hubungan antara wakil dan masyarakat yang diwakili sering timbul persoalan apakah seseorang tersebut sekedar sebagai seorang "utusan" ataukah sebagai seorang "wakil". Jika sebagai seorang utusan maka seorang utusan maka seorang angota dewan dengan sendirinya haruslah tunduk dari kehendak dari anggota kelompok yang mengutusnya. Sebaliknya jika seorang wakil, maka ia haruslah dapat memutuskan sendiri pertimbangan-pertimbangan penting yang dapat menimbulkan akibat-akibat tertentu bagi kelompok yang diwakili

Komponen-Komponen representasi Politik.

Komponen representasi politik terbagi menjadi emapat komponen pokok, yaitu.

  1. Pihak-pihak yang mewakili (wakil, organisasi, agen Negara, gerakan dll)
  2. Pihak-pihak yang diwakili (konstituen, klien, dsb)
  3. Sesuatu yang diwakilkan (opini, kepentingan, perspektif, dll)
  4. Setting atau konteks di mana aktivitas representasi berlangsung.

Permasalahan Penting Terkait Representasi Politik.

Setidaknya ada tiga masalah yang berhubungan dengan representasi politik, dimana masing-masing masalah mengidentifikasikan area masa depan penyelidikan representasi politik. Berikut adalah uraian masalah-masalah tersebut :

  1. Desain kelembagaan yang tepat untuk lembaga perwakilan dalam demokrasi. (berkaitan dengan berbagai konsep yang cukup rumit). Dalam perkembangannya sudah banyak perhatian yang dilakukan untuk membuat desain institusi representasi yang pas dalam demokrasi. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya atau bertambahnya Negara demokrasi, desain kelembagaan representasi cenderung lebih bervariasi. Sehingga terdapat berbagai perdebatan keuntungan dan kerugian dari design yang digunakan dalam representasi politik untuk mewakili warga Negara yang demokratis.warga Negara yang demokratis dapat terpinggirkan oleh lembaga perwakilan.
  2. Soal hubungan representasi dan demokrasi (bagaimanakah membawa beragam kepentingan atau pluralitas dapat disatukan agar lebih berlegitimasi). Kesulitan yang timbul karena satu orang mewakili banyak orang. Lembaga perwkilan dapat mencakup pendapat, perspektif dan kepentingan dari beberapa warga dengan mengorbankan beberapa pendapat, perspektif dan kepentingan orang yang terpinggirkan. Untuk itu reformasi perwakilan untuk mewakili kelompok yang terpinggirkan sering membuat penurunan respon perwakilan. Belum lagi representasi politik dengan mereka yang tidak memiliki kemauan. Sehingga terdapat bias perwakilan politik.
  3. Secara historis representasi bertentangan dengan demokrasi (menekankan pada demokrasi langsung). Sebaliknya sekarang semuanya setuju bahwa lembaga-lembaga politik yang representative. sehingga metode bagaimana pemilihan pejabat publik sangat penting untuk memahami apa yang membuat perwakilan pemerintah demokratis.