October 15, 2011

Takut-Ku

Aku takut jika tidak bisa melakukan apa-apa di saat waktuku siap.
Aku takut aku tidak berguna di tempatku.
Aku takut tidak bisa mengulurkan tangan-tangan ku ini.
Aku takut atas orang tua ku yang berharap atas ku.
Aku takut orang tua ku tidak bisa membanggakan aku.
Aku malu dengan saudara-saudara ku.
Ya Allah damaikanlah hatiku ini, atas bayangan-bayangan itu.
Aku percaya atas janji-janji Pasti Mu.

October 11, 2011

Nobar with Prend. Indonesia vs Qatar

when life gives you 1000 reasons to cry, show that we have one million reasons to smile again :)

Doubt

pikiranku tidak ada disini.
Terproyeksi jauh ke depan.
Terperangkap dalam keraguan.
Terbebani masa silam.
Ya Allah, tenagkan jiwa ku ini...

October 9, 2011

Cara Pertamax di Kaskus with 0 post Threads

Agan sering ngaskus ?. pasti sering denger istilah pertamax…., iyap bener postingan pertama dalam suatu Thread. Nah  terus……?. untuk mendapatkan pertamax atau bisa mendapatkan postingan pertama dalam suatu thread di kaskus terutama yang di LOUNGE sangatlah sulit gan, apalagi dengan cara biasa. karena kita bersaing dengan memberlainnya yang jumlahnya tidak sedikit demi merebut postingan pertama gan. Smile with tongue out  apa gunanya si gan pertamax ?.
  1. Eksistensi
    Iya gan, eksistensi. karena memang halaman pertama yang sering dilihat orang. biasanya untuk menjukan eksistensi group atau kelompok tertentu
  2. Advertising
    karena halaman pertama yang hampir semua orang melihat, maka tak jarang dipakai untuk promosi. cukup efektif memang, apalagi kalau suatu trit itu jadi HT.
  3. Prestige
    kebanggaan gan bisa jadi yang pertama di trit. karena saingannya ndak main-main.
Sebenernya cara ini sudah lama si,, dan mungkin sudah banyak bertebaran di mana-mana, cuman saya sering lupa naru linknya . makanya ane putuskan untuk taruh di blog aja, biar gak lupa.

Langsung aja gan, gak usah banyak basa-basi lagi. ini Linknya. Langsung agan Klik link di bwah ini, dan eng ing eng. agan akan masuk dalam Lounge dengan trit yang baru muncul dan belum memiliki comment.



LANGSUNG DI bOOKMARK YA gan.............

October 8, 2011

Paradox kehidupan

Allah berfirman dalam hadist qudsi nya .
Wahai anak cucu adam !aku heran,bagaimana mungkin orang yang mengetahui pasti akan mengalami kematian ,masih bisa bergembira!?
Aku heran,bagaimana mungkin orang yang mengetahui pasti akan dihisab masih saja gemar menimbun harta!?
Aku heran,bagaimana mungkin orang yang mengetahui pasti akan di masukan kedalam kubur,masih bisa tertawa? mengetahui pasti dateng nya hari akhirat masih bisa santai ?
Aku heran bagaimana mungkin orang yang mengetahui dunia dan isi nya pasti akan sirna, masih saja merasa tenang tidak ada tuhan selainku(Allah), tuhan yang sesungguh nya dan Muhammad hambaku dan Rasulku.

October 6, 2011

Alhamdulilah

Alhamdulilah.....
Thanks God...
You have brought me to the light.

October 3, 2011

RESUME - SEMINAR POLITIK ANGGARAN DALAM DESENTRALISASI & OTONOMI DAERAH By PRATIKNO

Politik anggaran merupakan proses saling mempengaruhi di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran karena terbatasanya sumberdana public yang tersedia. Politik angaran juga merupakan penegasan kekuasaan atau kekuatan politik di antara berbagai pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan maupun alokasi anggaran.

Terdapar beberapa isu yang melatarbelakangi desentralisasi fiskal di Indonesia. Pertama adalah isu ketimpangan sumber daya ekonomi antara jawa dan luar jawa. Luar jawa sebagai produsen berbagai sumber daya tetapi eksportirnya lebih banyak berasal dari Jawa-Bali dan ekonomi berkembang di Jawa.

Kedua isu-isu fiskal atau isu-isu soal keuangan negara itu terkonsentrasi dipusat. Di era Oede baru diharapkan ketimpangan akan selesai, tetapi tidak, daerah banyak yan bergejolak ingin merdeka sendiri-sendiri. Daerah menuntut ingin diberi otonomi dan diberi alokasi dana, hal ini lah pangkal mula terjadi kebijakan anggaran tahun 2001. Tak heran apabila desentralisasi fiskal disebut sebagai salah satu bentuk negosiasi politik.

Pemerintah pusat mendesentralisasikan fungsi sekaligus mendesentralisasikan fiskal. Pusat memberikan tugas kepada daerah sekaligus diikuti dengan memberikan uang. Contoh sederhananya adalah kabupaten/kota diberi urusan pengaturan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain sebagainya disertai dengan diberi fiskal. Hal ini lah yang disebut Money follows function atau uang itu mengikuti fugsi. Keseimbangan fiskal antarpusat dan daerah (vertical fiscal balance) terjadi apabila distribusi kapasitas fiskal setara dengan distribusi kapasitas fungsi. Kalau uangnya banyak diberikan berarti tugas atau fungsi juga banyak diberikan, ini berarti bahwa uanga yang didesentralisasikan berbasis pada fungsi.

Desentralisasi fiskal selain membuat keseimbangan fiskal vertikal (vertical fiscal balance), juga membuat keseimbangan fiskal horisontal (horizontal fiscal balance). Keseimbangan fiskal horizontal merupakan keseimbanga antardaerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat mempunyai kewajiban disamping menjaga keseimbangan vertikal juga menjaga keseimbangan horizontal. Tapi kenyataannya banyak daerah yang sebenarnya kaya tapi kenyataannya miskin, mengapa diperlakukan tidak adil ?.

Terdapat 3 kompinen penting desentralisasi fiskal yaitu Pajak daerah (Tax assignment), Bagi Hasil (Revenue sharing), dan DAU & DAK (subsidy). Pertama, pusat memberikan berbagai jenis pajak kepada daerah. Contoh sederhana pajak kabupaten/kota berupa pajak parkir, hotel , restoran, hiburan dan lainsebagainya. Jika semua kab/kota diberi jenis pajak yang sama, namun tidak semua kabupaten/kota mempunyai atau dapat megumpulkan uang yang sama besarnya. Misalnya kabkota dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yaitu Kota Surabaya, Kab. Badung, Samarinda, dan lain sebaginya sedangkan ada daerah dengan PAD terendah atau hampir tidak mempunyai karena baru mengalami pemekaran seperti Kab. Maybrat, Kab. Tambrauw, dan lain sebagainya. Ini menunjukan bahwa desentralisasi fiskal dalam bentuk tax assignment bisa mengakibatkan kesenjangan. Setiap daerah memperoleh kewenangan berbagai jenis pajak yang sama tetapi dirupiahkan berbeda. Kurang lebih provinsi juga begitu. Maka, desentralisasi fiskal berupa pemberian pajak daerah tidak mampu untuk memperbaiki horizontal fiscal balance.

Bagaimana dengan bagi hasil pajak ?. bagi hasil pajak adalah pajak penghaslan nasional yang ekmudian dikembalikan ke daerah dimana penghasilan itu diperoleh. Yang dibagihasilkan itu ada banyak misalnya BPHTB, IHH, PSDH, Minyak, PPh, Perikanan, dan lain sebagainya. Tapi bagi hasil pajak juga tidak cukup untuk memperbaiki horizontal fiscal balance, karena yang paling memperoleh alokasi besar adalah daerah penghasil. Misalnya kab/kota yang memperoleh bagi hasil pajak terbesar adalah Kab. Kutai yaitu sekitar 3,6 triliun, oleh karena itu Kab. Kutai mempunyai APBD tinggi karena faktor dana bagi hasil. Ini menunjukan bahwa Badung dan Surabaya kayak arena pajak daerah, Bengkalisdan Kutai kayak arena dana bagi hasil sementara daerah yang lain sangat minimum. Misalnya kabupaten Sabu Rijua hanya menerima dana bagi hasil sebesar 13 miliar, apabila dibandingkan dengan Kabupaten Kutai yang jumlah bagi hasilnya 3,6 triliun, maka akan terlihat disparitas yang sangat tinggi dalam komponen bagi hasil itu.

Hal ini menunjukan bahwa tidak hanya fiskalnya saja yang timpang tetapi ekonominya juga timpang, distribusi investasi PMDN Jawa-Bali dan Sumatra hampir 87 %, jumlah yang cukup mengerikan apbila dibandingkan dengan daerah lain misalnya papua yang hanya 0,7 %. Poinnya adalah bukan hanya kebijakan fiskal yang penting atau bukan hanya negara saja, tetapi disana juga ada swasta. Dana yang dikelola pemerintah daerah dari tahun ketahun di luar Jawa-Bali itu meningkat tidak hanya nominal tapi juga prosentasenya dan APBN yang dikelolan oleh pemerintah di Jawa-Bali itu setiap tahunya relatif sedikit menurun. Poinnya adalah uang negara boleh banyak menggontor ke luar Jawa-Bali , tapi uang swasta tetap saja didominasi di Jawa-Bali. Penting untuk menciptakan suatu equality antar keduanya. Kebijakan fiskal itu harus mampu memperbaiki ketimpangan antar daerah. Yang diharapkan dari sisi fiskal yaitu yang terakhir Subsidi.

Ketiga adalah dana Subsidi yang dimaksudkan untuk memperbaiki ketimpangan fiskal horisontal, mendorong daerah berbuat sesuatu melalui insentif, memperbaiki fiskal vertikal, jamin sustainabilitas fiskal daerah, dan mendukung kebijakan ekonomi makro. Dimana subsidi ini dalam bentuk DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus). Apabila disebut dalam undang-undang jumlah keseluruhan DAU mulai tahun 2008 ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan Dalam Negri Neto yang ditetapkan dalam APBN, namun jumlah DAU yang diberikan tidak pernah ditambah hanya mengambil minimalnya saja yaitu 26 %. Jadi kalau misalnya jumlah daerah otonom meningkat, otomatis jumlah pembaginya juga meningkat, dan bagian dari masing-masing daerah menurun. akibatnya subsidi yang fungsinya untuk equality menjadi tidak bermakna.

Subsidi yang diberikan berdasarkan rumusan fiskal gap atau cela fiskal di daerah. Rumusannya adalah apabila daerah mengalami cela fiskal yang besar maka, subsidi yang diberikan juga besar. Cela fiskal merupakan selisi antara kebutuhan fiskal dengan kemampuan fiskal yang ditambah dengan alokasi dasar (data jumlah gaji PNSD). Untuk menghitung jumlah kebutuhan itu mengunakan proxy indikator misalnya mengunakan asumsi jumlah penduduk (jumlah penduduk banyak kebutuhan banyak), luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, dan alian sebagainya. Oleh karena itu ada daerah yang memperoleh DAU dan ada daerah yang tidak meperoleh DAU karena tergantung dari kebutuhan dan kemampuan daerah.

Apabila sebelumnya memang dana DAU diupayakan untuk menutupi kesenjangan horizontal, tetapi memang porsinya sangat sedikit. Bukan hanya kecil porsinya tapi juga kecil penggunaannya, karena hampir 80% DAU digunakan untuk keperluan belanja pegawai, artinya kita mengunakan belanja pegawai itu sangat banyak. Belanja luar jawa meningkat cukup tajam. Hal ini adalah suatu problem yang cukup serius.

Apabila bicara tentang politik desentralisasi fiskal ada isu tentang desentralisasinya yaitu tentang bagaimana keseimbangan fiskal vertikal dan horizontal yang kedua adalah otonominya. Setelah pusat memberikan desentralisasi fiskal kepada daerah, daerah punya otonomi, salah satunya adalah otonomi fiskal. Pertanyaan kemudia adalah bagaimana otonomi fiskal itu digunakan. Tadi sudah diketahui bahwa otonomi fiskal digunakan untuk belanja dan mayoritas adalah belanja pegawai. Belum lagi yang tersisa rentan terhadap kemungkinan penyalagunaan, yaitu biasanya bukan di Mardown, tapi banyak di Mark Up.

Oleh karena itu, penting membicarakan akuntabilitas dalam otonomi. Pemerintah sudah melakukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, memberantas korupsi dengan cara mencangihkan prosedur. Masalahnya prosedurnya makin ketat diikuti dengan korupsinya masih jalan terus. Prosedurkan di canggikan tetapi juga ada pencangihan siasat yang lebih tingi lagi. Akhirnya adalah voice of the citizen itu penting, akuntabilitas bukan semata-mata dengan memperbaiki sisi supply atau pemerintahnya tetapi juga memperbaiki sisi demandnya yaitu masyarakat juga ikut diperkuat. Memperbaiki prosedur itu sisi pemerintahannya, selanjutnya adalah bagaimana mendorong sisi demandnya tentang hak / right untuk menuntut akuntabilitas.

Sedikit Tanggapan.

Desentralisasi fiskal lebih banyak mengandung tujuan politis ketimbang efisiensi dan pemerataan. Hal ini terbukti dari pertama ketidak efisienan dalam alokasi DAU yang sebagian besar digunakan untuk belaja pegawai dan yang kedua adalah masih terjadi ketimpangan keseimbangan fiskal antardaerah. Bukan desentralisasinya yang salah tapi meletakan dan mengunakan desentralisasi itu yang dilakukan oleh para aparat negara sering tidak seimbang antara public dan pribadi. Mengingat banyak begitu faktor yang berpengaruh pada kebijakan desentralisasi fiskal, tidak mengejutkan hubungan fiskal antarjenjang pemerintahan sering kali bergerak bolah-balik. Antara desentralisasi dan sentralisasi. Pergeseran ke arah praktik-praktik desentralisasi mungkin tampak menguat pada masa tertentu, namun kebijakan itu mungkin diikuti oleh kuatnya kendala-kendala politis dan teknis sehingga akan berbalik ke arah semula. Pertanyaannya adalah apakah memang desentralisasi yang dilakukan selama ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama luar Jawa-Bali ?.

Daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alamnya memilih untuk memisahkan diri jika mereka tidak diperbolehkan untuk ikut menikmati penerimaan sumber daya alam di wilayahnya itu merupakan suatu kejelasan. Oleh sebab itu, desentralisasi fiskal penting sebagai instrumen untuk memelihara kesatuan wilayah dan ancaman separatis. Mengerakan investor untuk menginvestasikan modalnya di luar Jawa-Bali merupakan suatu yang Urgent mengingat tidak hanya fiskal saja yang mengambil peran tapi juga economic site nya. Kemudian adalah tugas pemerintah untuk mendorong investasi di luar jawa-bali untuk menyeimbangkan horizontal fiscal balance.

Kemudian soal voice of citizen, memang penting untuk mengawal jalannya pemerintahan. Seharusnya mahasiswa sebagai generasi muda yang berintelektual dan kritis ikut bereran lebih dan mengambil peran untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan ikut menuntut akuntabilitas dan trasparansi dari pemerintahan.

REVIEW MEMBACA RAPBD JATIM 2011

 

 

Untuk APBD JATIM Bisa di DOWNLOAD disini
RAPBD JATIM 2011

 

Penyusunan suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu proses yang panjang. Anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD setidaknya terdapt tiga jenis APBD. Jenis pertama adalah APBD murni merupakan RAPBD yang telah disahkan atau diputuskan menjadi APBD sebelum tahun anggaran sebelumnya berakhir, dalam hal ini sebelum tahun anggran 2010 berakhir. Kedua, APBD perubahan adalah APBD yag mengalami penyesuaian sehingga seringkali mengalami perubahan, biasanya terjadi sekitar bulan september. Dan yang ketiga adalah APBD realisasi merupakan pertangungjawaban kepala daerah, misalnya bupati atau gubenur.

APBD merupakan merupakan suatu bentuk sistem akutansi sederhana yang secara garis besar tersusun atas pendapatan dan pengeluaran. Apabila pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, maka dapat dikatakan surplus. Dan sebaliknya, apabila pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan, dikatakan APBD itu defisit.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggran tertentu yang menjadi beban daerah. Sedangkan pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran tersebut atau tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatn asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah (dapat dilihat dalam UU 28 tahun 2009), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah letak politisnya bahwa pendapatan ini bergantung pada pejabat-pejabat di daerah terutama dalam penyusunan APBD, sehingga maksimalisasi atau minimalisasi pendapatan asli daerah itu bergantung pada pejabat daerah. Berbeda dengan dana perimbangan, dana perimabngan merupakan perikatan antara daerah dan pusat dalam hal desentralisasi, dimana dana ini dialokasikan dari APBN ke daerah menurut aturan undang-undang. Dana perimbangan dapat berasal dari bagi pajak/bukan pajak misalnya pajak PTN yang disetor kepusat, dana alokasi umum misalnya gaji pegawai yang setiap daerah berbeda-beda, dan dapat berasal dari dana alokasi khusus misalnya dana kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang berumber dari lain-lain pendapatan yang sah bisa berasal dari hibah, dana penyeimbang/penyesuaian otonomi khusus, bantuan dana dari pemerintah pusat, dan sumbangan bantuan/hibah. Dalam dana penyeimbang /penyesuaian otonomi khusus itu sifat politiknya lebih kuat karena bergantung dari lobi daerah ke pusat atau bergantung dari politicall will pemerintah.

Apabila dalam ringkasan APBD Jatim 2011 prosentase pendapatan asli daerah 78,2%, artinya adalah pendapatan asli daerah menyumbang 78,2% dari pendapatan daerah yaitu sekitar Rp 7.535.883.981.300. Demikian juga dengan prosentase yang lainnya, apabila prosentase dana perimbangan 21,5 %, itu artinya dana perimbangan menyumbang 21,5% dari pendapatn daerah.

Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung atau belanja administrasi umum adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh program atau kegiatan. Jenis belanja tidak langsung dapat berupa belanja pegawai/personalia, barang dan jasa, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Sedangkan belanja langsung atau belanja operasi dan pemeliharaan adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung dapat berupa belanja pegawai/personalia, barang dan jasa, dan belanja modal. Apapun jenis belanja dalam APBD kemampuan dewan untuk menentukan anggaran belanja sangat kuat, tidak jarang terdapat penyimbangan-penyimpangan yang tidak terilah dari anggran belanja yang dibuat seperti belanja suatu barang dengan harga tinggi.

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembalidan atau pengeluaran yang akan diterima kembali kembali, baik pada tahun anggran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Karena sistem penganggaran yang digunakan adalah sitem anggran berbasis kinerja, maka pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal itu ditekankan. Sehingga kaitannya dengan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) adalah semakin sedikit SiLPA maka semakin efektif dalam suau anggran tersebut.

Kritisi APBD JATIM 2011

Apabila kita membandingkan APBD JATIM tahun 2010 dengan 2011, maka akan terlihat perbedaan yang tidak biasa. Pendapatn daerah pada tahun 2010 itu sebesar Rp 9.656.999.826.557 sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan 0,2 % yaitu menjadi Rp 9.636.654.156.585. Meskipun terjadi penurunan pendapatan daerah namun, belanja daerah mengalami peningkatan terutama dalam hal belanja langsung. Jumlah belanja daerah tahun 2011 sejumlah Rp 10.108.649.577.085 dihadapkan dengan jumlah pendapatan yang lebih kecil yaitu Rp 9.636.654.156.585 sehingga mengalami deficit 4,9%. Apabila kita lihat memang terdapat penurunan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan. Pertanyaannya adalah seberapa berpengaruhnya dana perimbangan dalam menentukan keuangan daerah, mengingat juga terdapat peningkatan pendapatan asli daerah yang juga tidak sedikit.

Apabila pendapatan asli daerah Jawa Timur menyumbang 78,2% dari pendapatan daerah (angka yang tidak sedikit bagi kontribusi pendapatan daerah), bagaimana dengan daerah yang perolehan pendapatan asli daerahnya (PAD) rendah ?. misalnya pajak dan retribusi daerah rendah, atau bagi daerah yang baru mengalami pemekaran, atau daerah yang kesulitan mengolah BUMD nya. Bagaimana hal ini berpengaruh dengan sasaran-sasaran yang yang ingin dicapai oleh suatu anggaran, apakah sasarannya juga minimal, apabila pendapatnnya minimal ? bagaimana dengan dana perimbangan oleh pemerintah pusat apakah dapat mengkover keseluruhan kekurangan ?.

Terkait dengan desentralisasi dimana peran pemerintah lolak atau daerah sangat kuat dalam pengaturan keuangan daerah dan keuangan sektor public, sering kali penyususnan dan pelaksanaan APBD jauh dari kontrol publik. Penyimpangan APBD seringakali dilakukan dengan berbagai cara seperti yang terkenal dengan mark-up, anggaran fiktif dan modus-modus lain pada beberapa pos anggaran yang telah disusun. Seharusnya paradigm desentralisasi dalam pengelolaan keuangan dan anggaran public itu transparansi, efisiensi, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. . Kelima prinsip ini harus tercermin dalam setiap implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Apakah itu dalam konteks penyusunan APBD, proses pembahasan, proses penetapan APBD dan pelaksanaan (implementasi) maupun pertanggungjawaban keuangan daerah.

REVIEW JURNAL Priming Geder: Campaigning on Women’s Issues in U.S Senate Election Brian F. Schaffner American University

 

Gender gap menjadi issu yangs penting dalam pemilihan umum Senat Amerika sejak tahun 1980. Tapi, dalam kebanyakan penjelasan tentang efek dari isu gender dalam perilaku memilih, kebanyakan penjelasan hanya memiliki fokus pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tanpa mengambil fokus pada bagaimana strategi kampanye dapat berfungsi untuk menutupi perbedaan gender ini.

Semenjak pemilihan umum presidensial Amerika tahun 1980, pemilih perempuan telah lebih mungkin untuk mendukung kandidat secara demokrasi karena preferensi yang dimiliki masing-masing kandidat ataupun isu-isu khusus yang dibawa, biasanya disebut sebagai isu perempuan, dimana lebih liberal daripada isu yang dipegang oleh laki-laki (Conway, Steurnagel, dan Ahern 1997; Kaufmann dan Petrocik 1999; Piven 1985 ; Shapiro dan Mahajan 1986). Namun, dalam pemilihan umum dukungan perempuan untuk kandidat sangat bervariasi , hal ini menunjukkan bahwa pengaruh gender mungkin tergantung pada bagaimana isu-isu perempuan digunakan dalam agenda kampanye. Dan jika isi dari isu yang dibawa kandidat berpengaruh terhadap pemilih perempuan, ini berarti kandidat memiliki tindakan strategis dalam menentukan apakah akan memusatkan perhatian pada isu-isu perempuan ketika mengembangkan pesan kampanye mereka.

Terkait dengan peranan strategi kampanye dalam mempengaruhi pengaruh gender pada perilaku pemilih, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan penulis. Pertama, apakah calon bertindak secara strategis untuk target pemilih perempuan dengan pesan-pesan kampanye yang dibawa calon?. Penulis berpendapat bahwa keputusan kampanye menampilakan isu gender atau tidak melibatkan banyak ketidakpastian. Ketidakpastian ini dapatdijelaskan dalam dua factor. Pertama adalah kandidat mungkin dapat belajar, apakah menyeruhkan isus gender dapat memberikan manfaat atau malah berbahaya, dari observasi bagaimana isu gender gap berpengaruh dalam kampanye-kampanye yang lalu. Kedua, kandidat juga dapat melakukan pembatasan terhadap isu yang difokuskan dalam daerah pemilihan, sehingga para kandidat dapat lebih fokus pada isu-isu perempuan ketika mereka adalah prioritas dalam daerah pemilihan tertentu.

Journal ini penulis mulai dengan diskusi tentang mengapa ukuran kesenjangan gender cenderung bervariasi dalam pemilu dan bagaimana kandidat bertindak strategis dalam memutuskan target pemilih perempuan. Kemudian penulis berahli ke analisis strategi iklan dan keputusan memilih. Penulis mengambil kesimpulan dengan membahas implikasi dengan mengunakan bukti yang mengindikasikan bahwa kandidat tidak hanya bertindak secara strategis ketika memutuskan apa dan bagaimana dalam menarget pemilih perempuan, tetapi juga berimplikasi pada dunia kerja. Pada akhirnya, pengaruh gender dalam perilaku memilih menunjukan hasil tidak hanya dari adanya perbedaan kebijakan antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga karena keputusan strategis yang dibuat oleh kandidat yang menentukan apakah akan memusatkan pada isu-isu tersebut atau tidak.

 

Women, the Gender Gap, and Campaign Strategies

Sejak pemilihan presidesialn 1980, perempuan memiliki suara yang lebih demokratis dan lebih mungkin untuk berafiliasi dengan Partai Demokrat daripada laki-laki (Conover 1988; Kaufmann dan Petrocik 1999; Norrander 1997). Karena kesenjangan gender suda mulai muncul pada tahun 1980, beberapa ahli menegaskan bahwa Partai Republik menolak mengamandemen Equal Rights , platform anti-aborsi, meskipun yang lainnya telah menolak keputusan ini. Hal ini lah salah satu penyebab sura perempuan lebih mempunyai afiliasi kepada Partai Demokrat.

Beberapa penelitian juga menunjukan bahwa kesenjangan gender tidak terlalu terkait dengan perubahan dalam prefensi perempuan daripada yang dilakukan dalam gerakan laki-laki, khususnya laki-laki daerah selatan, yang menjahui Partai Demokrat. (Kaufmann dan Petrocik 1997; Kenski 1988; Norrander 1999; Wirls 1986). Menurut penjelasan ini, laki-laki yang memiliki sifat konservatif telah berpindah partai dalam beberapa tahun terakhir dengan membawa afiliasi mereka kedalam suatu garis dengan ideology konservatif mereka, sehingga banyak yang menjahui partai demokrat. Sedangkan perempuan tidak mungkin untuk terpengaruh pandangan konservatif ini, sehingga mereka tetap dalam partai democrat selama periode yang sama.

Terlepas dari sumbernya, kesenjangan gender telah memainkan peran penting dalam pemilu nasional dan tingkat daerah selama seperempat abad. Namun, selama ini ukuran dan pentingnya kesenjangan gender sangat bervariasi. Dalam kontes pemilihan presidensial sejak tahun 1980, kesenjangan gender memiliki pengaruh 4% pada tahun 1992, dan meningkat menjadi 16% pada tahun 1996. Ukuran kesenjangan gender tidak hanya bervariasi dari waktu ke waktu, tetapi juga di pemilu yang diadakan dalam tahun yang sama.

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh gender pada keputusan pengambilan suara mungkin terpengaruh oleh kampanye yang dilakukan. Jika isu gender dalam suatu kampanye memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, kandidat dapat bertindak secara strategis untuk mempengaruhi pemilik suara.

Dalam merumuskan strategi yang digunakan, para kandidat secara rasional mempertimbangakan bagaimana menggunakan sumberdaya yang terbatas secara efisien dengan berfokus pada mencapai suatu kemenangan (Simon 2002). Terdapat dua factor iyang penting dalam menentukan hal ini, pertama adalah, calon harus dapat mengidentifikasi segmen pemilih yang paling rentan terhadap pengaruh kampanye. Kedua, setelah calon telah mengidentifikasi pemilih tersebut, para kandidat harus menentukan pesan yang akan dibawah dalam tujuan memenangkan suara pemilih tersebut.

Deciding to Target Women

Kandidat dapat mengunakan beberapa pertimbangan dalam menentukan kelompok pemilih perempuan untuk dijadikan target selama kampanye. Pertama, perempuan memiliki persentasi yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2000, wanita menyumbang sekitar 56% suara, sementara itu laki-laki menyumbang 53 % suara. Hal ini berarti bahwa ada setidaknya hampr delapan juta lebih pemilih perempuan dibandingkan pemilih laki-laki. Kedua, perempuan kurang dapat menentukan dengan pasti kandidat mana yang akan dipilih sampai sebelum pemilihan, hal ini membuat perempuan lebih rentan terhadap pengaruh kampanye. Dengan demikian, perempuan menjadi bagian penting dalam strategi kampanye para kandidat, hal ini tidak hanya karena mereka mempunyai persentase jumlah lebih besar dari pada laki-laki, namun juga lebih mudah untuk dipengaruhi dan di jadikan target kampanye.

Namun, permasalahannya adalah kandidat memperoleh ketidakpastian dan ketidakmampuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan untuk mempengaruhi pemilih perempuan sehingga berdampak pada hasil. Memang, jika kita menganggap bahwa laki-laki dan perempuan memiliki suara yang sama, kesenjangan gender 10% dapat menyebabkan hasil yang sangat berbeda. Faktanya memang suaa perempuan cenderung dapat memberikan perbedaan. Dengan demikian, kesenjangan gender tidak selalu berarti kemenangan untuk kandidat demokrat atau kekalahan kandidat republik. Jika demokrat memilih target pemilih perempuan, tapi pada saat yang sama pemilih laki-laki sebagian pergi, ini berarti setiap keuntungan yang diperoleh dari pemilih perempuan mencerminkan juga kerugian yang serupa dengan kepergian pemili laki-laki. Ternyata partai democrat mampu menargetkan suara dari perempuan tanpa kehilangan suara laki-laki. Democrat mengunakan startegi yang memanfaatkan gender gap untuk kampanyenya. Disamping itu, kandidat mencari informasi tentang strategi yang akan digunakan apakah dapat berhasil hal ini untuk meminimalisasikan ketidakpastiannnya dalam menargetkan suara perempuan.

Dengan demikian, calon dapat mengubah strategi yang digunakan dalam mengunakan isu kesenjangan gender yang ada untuk mempengaruhi pemilih, dan tentu saja dengan memperhatikan pemilihan sebelumnya. Ketika sebuah strategi kampanye telah efektif di masa lalu, ini menunjukan kemungkinan yang tinggi bahwa strategi tersebut akan sukses di masa depan. Perlu juga diketahui bahwa status gender yang dimiliki kandidat itu sendiri juga dapat mempengaruhi ketidakpastian dalam menarik atau mempengaruhi suara perempuan. Memang, kandidat perempuan dapat lebih yakin untuk menarik lebih banyak suara perempuan daripada laki-laki (Ansolabehere dan Iyengar 1994; Dabelko dan Herrnson 1997; Kahn 1993). Di sisi lain, efek ini mungkin juga tergantung dari afiliasi partai kandidat.

 

Priming Women's Issues

Langka kedua adalah menentukan seberapa efektifkah strategi yang digunakan untuk memenakngkan suara pemilih. Terlebih dahulu terdapat beberapa debat tentang apakah seruan tentang isu-isu gender selama kampanye mempengaruhi hasil dari pemilihan (Bartels 1992), bukti lain bahwa kampanye berfungsi untuk mengaktifkan kecenderungan dan mempengaruhi bagaimana warga menentukan pilihannya (Finkel 1993; Iyengar dan Kinder 1987). Melalui agenda-setting yang digunakan, kampanye dapat mempengaruhi warga negara untuk mempertimbangkan beberapa isu penting daripada fokus terhadap isu yang lain dalam iklan dan cakupan kampanye (McCombs dan Shaw 1972; Iyengar dan Kinder 1987; Weaver 1981; Barat 2001). Sebagai contoh, pada tahun 1992 kampanye presiden Clinton berhasil menekankan warganegara pada masalah ekonomi, hal ini karena warga negara dihadapkan dalam kondisi ekonomi yang lemah sehingga warga negara harus mengevaluasi kandidat tersebut. Clinton diuntungkan dengan memiliki masalah ekonomi yang prima dalam pemilih tersebut.

Jika perempuan sudah menjadi target dalam strategi kandidat partai democrat untuk keberhasilannya dalam pemilu terakhir, hal ini karena kandidat partai Demokrat menggunakan kampanye mereka untuk mempromosikan isu yang terdapat dalam agenda kampanyenya untuk menarik lebih banyak dukungan dari perempuan dan menciptakan kesenjangan gender yang besar untuk menguntungkan mereka. Di sisi lain, Partai Republik mungkin mencoba untuk meminimalkan efek seperti ini dengan menarik perhatian dari masalah tersebut dan mengemas isu-isu dimana terdapat perbedaan gender yang lebih kecil.

Tapi masalah yang mana yang paling mungkin untuk menarik suara perempuan kedalam calon Demokrat dan jauh dari Republik? Kebanyakan sarjana setuju bahwa kesenjangan gender sebagian besar disebabkan oleh perbedaan dalam sikap laki-laki dan perempuan pada suatu isu, terutama yang behubungan dengan kebijakan dalam kesejahteraan sosial (Conway, Steurnagel, dan Ahern 1997; Kaufmann dan Petrocik 1999; Piven 1985; Shapiro dan Mahajan 1986). Disini penulis fokus pada isu-isu pendidikan, anak, dan kesehatan dan mengacu pada isu-isu perempuan yang lain. Kandidat cenderung untuk mempertimbangkan pentingnya isu-isu perempuan dalam dua alas an. Pertama, masalah ini menjadi prioritas bagi para pemilik suara sebagai dasar untuk menilai calon (Koch 2002a). Sebagai contoh, penelitian tahun 2000 yang dilakukan oleh VNS Exit Poll menunjukan bahwa karena wanita lebih cenderung terpengaruh oleh isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan perawatan anak, mereka cenderung untuk menempatkan perhatian yang lebih tinggi pada isu-isu tersebut. Alasan yang kedua adalah strategi yang dilakukan kandidat dengan mengambil isu-isu perempuan akan mengambil peranan penting dalam menarik suara perempua.

Mengingat isu-isu pada gender gap itu penting, kandidat partai democrat meningkatkan fokus mereka pada masalah-masalah gender gap salah salah satunya kesejahteraan sosial. Strategi ini dapat meningkatkan dukungan mereka di antara perempuan yang lebih mungkin untuk mendukung posisi Partai Demokrat. Pelajaran yang didapat adalah bahwa masyarakat bukanlah sebuah kekosongan, calon harus memperhatikan prioritas isu pemilih ketika mengembangkan strategi kampanye mereka.

 

Result of Analyzing Campaign Advertising Strategies

Koefisien pengaruh biaya iklan merupakan suatu arah yang diharapkan, tetapi tidak memiliki signifikansi statistik. Di sisi lain, koefisien untuk penggalangan dana kandidat adalah signifikan dan positif, menunjukkan bahwa calon yang lebih banyak uang lebih mungkin untuk menjalankan iklan. Akhirnya, jangkauan pasar dan daya saing dari kampanye juga mempengaruhi kemungkinan kemampuan kandidat untuk beriklan. Calon lebih mungkin untuk beriklan pada daerah dengan cakupan yang lebih besar dari populasi negara dengan kompetisis yang sangat kompetitif ketika kampanye.

Variabel kunci mengukur sejauh mana kandidat dapat menyesuaikan strategi mereka adalah berdasarkan berbagai sumber informasi yang diperoleh. Para kandidat senat melakukan berbagai pertimbangan untuk memprioritaskan masalah penduduk saat merumuskan strategi iklan mereka. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa untuk setiap 1% dari sekeompok responden mengatakan bahwa perempuan adalah salah satu masalaha yang paling penting yang dihadapi negara ini, masing-masing kandidat lebih memfokuskan iklan mereka pada isu-isu tersebut. Efek ini sangat kuat dan menunjukkan bahwa calon sangat antusias untuk membahas isu-isu yang menjadi perhatian pemilih potensial ini.

Analisis ini menunjukkan bahwa calon Senat bertindak secara strategis ketika membuat keputusan tentang fokus iklan yang akan dibuat. Yang ptnting adalah pengaruh dari prioritas isu . Dengan cara ini, calon mencoba untuk mencocokkan pesan yang mereka bawah kepada apa yang pemilih inginkan. Tetapi juga dengan belajar dari kampanye pada masa lalu. strategi iklan yang dilakukan Partai Demokrat dan Republik berbeda pada penentuan isu kesenjangan gender yang digunakan pada seluruh negara bagian. Dalam konteks ini, Demokrat lebih fokus pada isu-isu perempuan, sementara Partai Republik berusaha untuk mengarahkan perhatian pemilih di tempat lain. Iklan yang dilakukan Republik sebagian besar muncul untuk mengalihkan fokus mereka terhadap isu-isu yang lebih penting untuk pemilih laki-laki atau mereka tidak fokus pada isu-isu kebijakan sama sekali.

Pergeseran fokus republik sebagian besar berpusat pada tiga topik yang berbeda. Pertama, ketika sebuah kesenjangan gender telah berperan penting dalam kampanye sebelumnya, hampir 20% dari iklan kandidat Partai Republik berfokus pada topik-topik non-kebijakan seperti kepercayaan, kepribadian, dan moralitas. Perbedaan substansial menunjukkan bahwa ketika Republik percaya bahwa mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan pada isu-isu perempuan, strategi yang mereka gunakan malah menghindari isu-isu kebijakan, bukannya memilih untuk melakukan persaingan yang didasarkan pada nilai-nilai atau karakteristik pribadi mereka. Dengan berfokus pada personality daripada kebijakan, Partai Republik mungkin berharap untuk menghindari topik yang akan menjauhkan perempuan dari mereka.

Ketiga, Partai Republik muncul dengan fokus mereka pada topik kejahatan yang isu ini belum menentukan secara significant kemudian. Strategi ini mungkin didorong oleh fakta bahwa perempuan cenderung lebih takut kejahatan daripada laki-laki dan Republik sering dilihat sebagai pihak yang lebih mampu menangani masalah ini (Petrocik 1996). Dengan memfokuskan perhatian lebih pada kejahatan, Partai Republik mungkin lebih cocok untuk bersaing untuk pemilih perempuan. Di sisi lain, strategi ini juga ditujukan untuk para pemilih laki-laki karena laki-laki cenderung lebih mendukung pendekatan hukuman untuk kejahatan yang dilakukan oleh Partai Republik daripada pendekatan pencegahan oleh perempuan (Hurwitz dan Smithey 1998).

 

Result of Campaign Focus and the Effect of Gender on Vote Decisions

Temuan ini menunjukkan bahwa kampanye dapat mempengaruhi peran gender pada suara bahkan ketika mengontrol untuk mempengaruhi afiliasi partai dan faktor sosial ekonomi lainnya. Lebih penting lagi, strategi untuk berfokus pada isu-isu perempuan muncul untuk mempengaruhi pilihan suara perempuan tetapi tidak laki-laki. Temuan ini tidak sepenuhnya mengherankan mengingat bahwa laki-laki cenderung membuat pikiran mereka lebih awal dan kurang mungkin dipengaruhi oleh kampanye. Namun demikian, hal ini menunjukkan bahwa kandidat Partai Demokrat tidak perlu mempertimbangkan potensial trade off antara memenangkan suara perempuan dengan mengorbankan suara laki-laki.

 

Conclusion

Analisis penulis menunjukkan bahwa calon dalam menentukan apa dan bagaimana menargetkan pemilih perempuan itu dengan menggunakan berbagai informasi yang tersedia untuk mengurangi ketidakpastian dalam penentuan isi pesan kampanye yang dibawah. Meskipun keputusan strategis yang dibuat selama kampanye memiliki suatu konsekuensi yang tidak tentu, terdapat dua cara untuk menyikapi krtidakpastian tersebut. Pertama, kandidat belajar dari kampanye masa lalu untuk memahami strategi apa yang cocok atau tidak cocok dalam pemilu tersebut. Hal ini tergantung pada apakah isu kesenjangan gender telah menentukan dalam kampanye di seluruh negara bagian sebelumnya. Calon juga harus menargetkan apakah mereka harus menargetkan pemilih perempuan. Kedua, kandidat tampaknya sangat baik untuk memahami masalah yang dihadapi oleh pemilih untuk dimuat dalam ikaln kampanye mereka. Dengan demikian, calon tampaknya sangat responsif terhadap isu utama pemilih ketika merumuskan agenda kampanye mereka sendiri.

Pada akhirnya, pemahaman keputusan-keputusan strategis dan konsekuensi dari pilihan mereka memberikan pengertian dalam memahami kesenjangan gender. Alih-alih bertindak sebagai kekuatan tetap dalam pemilihan Amerika, pengaruh gender pada keputusan suara tampaknya akan dipengaruhi oleh pilihan strategis-alergi yang dibuat oleh calon. Sementara perbedaan gender ada pada berbagai isu, ada isu-isu perempuan dan laki-laki yang memiliki preferensi yang serupa. Akhirnya, fakta bahwa calon memperhitungkan pemilih perempuan ketika mereka merumuskan strategi-strategi kampanye dengan mempertimbangkan keberhasilan gerakan perempuan yang mereka bawa.

 

 

Untuk mendapatkan Jurnal Internasionalnya sebelum saya Review silakan download dibawah ini.
Priming Geder Campaigning on Women’s Issues in U.S Senate Election

October 2, 2011

Depot Sari Rasa - Chinese Food Mojosari

Apabila teman-teman yang lewat atau singgah di Mojosari dan inggin mencari Chinese food yang Mantab. gak ada salahnya mampir ke Depot Sari Rasa, spesialis masakan China. Alamat tepatnya ada di JL. Hayam Wuruk No. 24. Depot ini tepat berada di depan Rumah Sakit Umum Mojosari.
Menu yang disediakan macam-macam. Mulai dari Koloke, Koloha, Bakmi, pangsit mie goreng / Kua, Kolobak, Nasi Goreng, Sup Asparagus, Lo Mie, Hiwan, Swike, Bistik Udang/Ayam, Burung Dara/Ayam Saus Inggris, dan lain-lain. Harga yg diberikan cukup terjangkau dan murah apabila dibandingkan dengan chinese food yang pernah saya jumpa'i. Kisaran 13-20 ribuan rata-rata per menu, kecuali Sup Asparagus yaitu 55 rbu (menu ini mungkin ya yang paling mahal). Kapan-kapan saya foto kan daftar harganya.
Tempatnya bersih, pelayanannya cukup memuaskan. Dari nilai 1-5 depot ini saya beri nilai 3,9 lah...
Mangtab dan perlu di coba....

October 1, 2011

Bakso Pentol Besar Mojosari - Mojokerto

Apabila teman-teman lewat Mojosari, terutama bagi yang penggemar Bakso, tak ada salahnya apabila mencoba Bakso Pentol Besar Menanggal ini. Kedai Bakso Pentol Besar ini terletak di JL. Raya Mojosari arah ke Mojokerto dari Mojosari, yang masuk daerah menanggal. Atau gampangnya sebelah Baratnya Stadion Gaja Mada - Mojosari.


Bakso ini merupakan salahsatu bakso unggulan di mojokerto. Ukurannya yang ekstra Jumbo, sebesar bola Sepak atau kalau dilihat-lihat mirip kepala bayi membuat khas bakso ini. Hiihihihihi..... . Nenek saya saja takut kalau mau makan bakso ini, merasa risi. Tapi jangan khawatir, ada yang ukuran kecil juga kok.

untuk harga, gak jauh-jauh beda sama bakso lainnya, yaitu sekitar Rp 10.000'an. Dengan pentolnya yang besar serta empuk. Di guyur kua kaldu yang suweeedeeep dan gurih.... (Ngiler gak loooo...), muak nyus di lidah. Jangan lupa juga, dicoba Gorengannya muanteb........
Gak heran kalau bakso ini gak perna sepi pengunjunga.

Baru-baru ini saya kesana, baksonya memang gak diragukan lagi rasanya. Tapi saya ada keluhan soal pelayanan. Gk tau kenapa, saya rasa pelayanannya sedikit mengecewakan, lambat sekali pelayanannya, seperti saat menyajikan Baksonya, saya menunggu hampir 5-10 menitan, malah orang lain yang datang belakangan di dahulukan -_-". Padahan aku wes luweeee bgt.... Padahal sebelumnya gak begitu. Suda dua kali saya mengalaminya.
Mungkin akibat dari pergantian pegawai yang masih menyesuaikan diri dengan dunia perbakso'an. Sehingga terasa agak lambat. Semoga kedepannya tidak begini lagi.

Dari nilai 1-5, bakso ini saya nilai 3,5 ..., overall Good dan Puas.
Silakan dicoba sendiri.

Is Processing to be Processed

weeks three, doesn't has any significant differences same as several weeks ago.
Many thing to do, but still doesn't do anything. Productivity is Zero.
Force my self doing what I should to do.
A lot of thing, A lot of Job, with A short of Time. But still doesn't recognise what happen.
Need some enforcement.....
Nedd compulsion...
Need more time.....
Need YOU....